Kuliah Umum Ilmu Administrasi Negara Bersama Jendral Dr Moeldoko(Purn)

0
204

TANJUNGPINANG – Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang akan menyelenggarakan kuliah umum bertema kebijakan dan strategi pertahanan daerah teritorial perbatasan, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH mendesain kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa kuliah umum pada Selasa (29/9) dengan mengundang Jenderal TNI (Purnawirawan) Dr Moeldoko, mantan Panglima TNI, kata panitia kegiatan ilmiah tersebut, Alfiandri, di Tanjungpinang, Minggu.

“Moeldoko lulusan strata III Universitas Indonesia. Ia telah melakukan penelitian tentang perbatasan. Kuliah umum tersebut hendak mendiskusikan persoalan kebijakan dan strategi pertahanan daerah teritorial perbatasan dilihat dari perspektif ketahanan nasional, yang merupakan salah satu dimensi kajian ilmu administrasi negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya kuliah umum ini bertema “Peranan Utama Administrasi Publik Mengelola Daerah-daerah Perbatasan Dalam Konteks Pembangunan Maritim di Indonesia”.

“Dengan rumusan pertanyaan besar yang hendak dijawab dari kegiatan kuliah umum yaitu bagaimana kebijakan dan strategi pertahanan daerah perbatasan,” ucapnya.

Dia menjelaskan pokok pembahasan dalam pemecahan permasalahan yang hendak didiskusikan pada diskusi kuliah umum ini mencakup kesepakatan bilateral antarnegara mengenai daerah perbatasan, kebijakan dan strategi pertahanan dalam skala makro, kebijakan dan strategi pertahanan daerah teritorial perbatasan.

Selain itu, kata dia, diskusi itu akan mengupas permasalahan dan tantangan menjaga dan mengamankan daerah-daerah perbatasan, partisipasi dan modal sosial masyarakat dalam menjaga daerah-daerah perbatasan.

Adapun kuliah umum Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, bertempat di Auditorium UMRAH.

Menurut dia, administrasi negara modern telah melahirkan situasi bahwa hubungan antarnegara akan kehilangan sekat atau partisi. Terlebih lagi apabila negara tersebut berada pada satu wilayah daratan mobile casino yang sama, lalu selanjutnya bagaimana jika keadaan suatu negara berada pada hubungan yang dibatasi oleh jarak dengan lautan.

Indonesia sebagai suatu negara yang terus mengalami perkembangan secara dinamis, dan dihapakan dengan situasi yang kompleks dan komprehensif dilihat dari sisi hubungan antar negara yang berada dengan satu wilayah daratan yang sama, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, serta yang dibatasi dengan yakni Indonesia dengan Singapura, dan Filipina.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan miniatur Republik Indonesia dengan karakteristik kewilayahan terdiri dari 96 persen lautan dan daratan yang hanya 4 persen serta dihadapkan secara langsung ke negara-negara tetangga.

“Perlu suatu kebijakan dan strategi pertahanan daerah perbatasan guna menjadi kedaulatan NKRI dari perspektif pengalaman secara militer sebagai bentuk pertahanan nasional. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kepri, UMRAH terpanggil untuk mendiskusikan persoalan tersebut guna mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif mengenai pertahanan daerah perbatasan, khususnya wilayah teritorial perbatasan Kepri dan RI pada umumnya,” tuturnya.

Alfiandri mengemukakan persoalan perbatasan merupakan isu yang krusial bagi sebuah negara, utamanya bagi negara kepulauan (archipelago) seperti Indonesia. Wilayah perbatasan menjadi garda terdepan suatu negara karena berbatasan langsung dengan negara lain.

“Negara memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menjaga wilayah perbatasan guna melindungi kedaulatannya. Menjaga wilayah perbatasan bukan berarti hanya menjaganya dari serangan dan aneksasi bangsa lain, tetapi juga menjaga kedaulatan ekonomi, politik, militer dan sosial budaya daerah dan masyarakat di daerah perbatasan,” editor.MM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here