Beranda blog

NATIONAL CONFERENCE, CALL FOR PAPER SPDK & FORUM DEKAN ILMU-ILMU SOSIAL PTN SE-INDONESIA

0

Seminar Nasional & Call For Paper Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan tema Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan ini bertujuan menghimpun pemikiran dalam rangka memecahkan dan merumuskan solusi terhadap permasalahan yang ada di daerah kepulauan. Pada dasarnya untuk mendapatkan persamaan pandangan dan persepsi terkait pentingnya prioritas dan percepatan akselarasi pembangunan di daerah kepulauan baik dari sudut pandang Pemerintah, DPR, dan Masyarakat di Daerah Kepulauan. Selanjutnya untuk membangun pemahaman dan menggalang dukungan dari masyarakat di daerah kepulauan akan pentingnya regulasi khusus yang mengatur tentang daerah kepulauan dalam bentuk Undang-undang. Serta memberikan dorongan agar RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan ini kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2014-2019 dan segera di sahkan menjadi Undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut Petunjuk Penulisan Paper ⇒ klik disini

Pendidikan tinggi di bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik merupakan suatu proses yang penting dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang mampu merespon kebutuhan masyarakat baik secara lokal, nasional, international maupun global. Untuk itu institusi penyelenggara program pendidikan tinggi di bidang Ilmu-Ilmu Sosial memerlukan keselarasan, kesinambungan, dan keteraturan dalam berbagai upaya peningkatan serta pendayagunaan berbagai sumber agar berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian program pendidikan di bidang Ilmu-Ilmu Sosial apat memberikan dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dibentuklah sebuah wadah organisasi Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri Se-Indoensia sebagai organisasi kumpulan penyelenggara pendidikan di bidang ilmu-ilmu sosial, dengan tujuan mewujudkan kerjasama antar anggota guna peningkatan fungsi Tri Dharma PerguruanTinggi berdasarkan saling pengertian dan saling sinergi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka diadakanlah Petermuan sekaligus seminar yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pertemuan sekaligus seminar pertama dilaksanakan di Universitas Andalas (Padang-Sumatera Barat) pada tanggal 9 s.d 12 mei 2017 dengan tema seminar Nasional “Transformasi Ilmu Sosial dan Politik Dalam Menyelesaikan Permasalahan Bangsa”. Kemudian pertemuan yang kedua akan dilakanakan di Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjungpinang-Kepulauan Riau) pada tanggal 14 s,d 17 November 2017 dengan 2 (dua) Tema Seminar Nasional yaitu: “Pelaksanaan Pilakada Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil, dan Akuntabel”.

Ketentuan Penulisan Prosiding Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia ⇒ klik disini

 

Cetak Sejarah, HIMKUM Gelar Pemira Untuk Pertama Kalinya

0

Dompak —  Pemilihan Umum masih akan digelar pada 17 April 2019 nanti, namun Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum telah lebih dahulu menggelar pesta demokrasi, dalam rangka memilih ketua dan wakil ketua HIMKUM periode selanjutnya, yang disebut dengan Pemilihan Raya atau Pemira.

Pemira yang dilaksanakan sejak pagi hingga sore hari pada Jumat (12/4/2019) di gedung prodi Ilmu Hukum ini mendapat antuasisme yang cukup baik dari para mahasiswa dan dosen hukum itu sendiri, hal ini terbukti dengan masih banyaknya diantara mereka yang tetap menunggu hingga perhitungan surat suara selesai.

Dengan jumlah  pasangan calon sebanyak 3 pasang, pemira yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum ini cukup hidup, tak hanya pada hari pemungutan suara saja, namun suasana demokrasi ini telah terasa sejak saat pengumuman paslon, masa kampanye hingga saat debat paslon diselenggarakan.

Adapun 3 pasang calon yang menjadi pilihan warga hukum untuk pemira perdananya yaitu, Paslon nomor urut 1 Rakha Fauzan – Rara, paslon nomor urut 2 Ade Mudhofar – Sahril, dan paslon nomor urut 3 M. Wan Reza Pahlevi – M. Ade Wardana.

Meski baru pertama kalinya digelar, nyatanya kualitas dari pemira ini sendiri sudah cukup baik. Mulai dari pembentukan panitia seleksi untuk KPR dan Bawasra hingga pada persiapan pada hari H.

Serangkaian persiapan terkait pemungutan suara itu sendiri menjadi tanggungjawab KPR dan telah dilakukannya dengan cukup apik, kampanye dan debat paslon pun berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti.

Selain itu, untuk daftar pemilih tetap ditentukan berdasarkan data jumlah mahasiswa aktif prodi ilmu hukum tahun akademik 2019 yang berjumlah 338 orang.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum, Hakimi Suhamanya mengatakan bahwa ia sendiri cukup senang melihat antusiasme masyarakat hukum terkait digelarnya pemira untuk memilih ketua dan wakil ketua himkum selanjutnya, mengingat bahwa selama hampir 5 tahun ini, pemilihan ketua dan wakil ketua himkum hanya dilakukan melalui Musyarawah Besar atau MUBES HIMKUM. Artinya ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran mahasiswa hukum khususnya untuk menjunjung demokrasi dan penggunaan hak suara tambahnya.  

Yang lebih menarik dari pelaksanaan pemira ini sendiri adalah selain dukungan  yang diberikan prodi ilmu hukum itu sendiri, yang mana dalam hal ini Kepala Jurusan Prodi Ilmu Hukum sendiri yang langsung memberikan saran melalui KPR terkait bagaimana pelaksaan pemira ini. Namun, juga terlihat bagaimana timses dari masing-masing paslon mengkampanyekan kandidatnya satu sama lain, dengan tetap menjunjung tinggi nilai solidaritas sesama mahasiswa hukum.

Mulai dari pengambilan surat suara yang telah dicap oleh KPR dan HIMKUM, sampai pada perhitungan suara selesai, baik masing-masing paslon dan para timsesnya tetap tertib mengikuti rangkaian acara.

Adapun rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut, yang mana Paslon 1 mendapat perolehan suara 95 suara, paslon 2 memperoleh 81 suara, sementara paslon 3 sebanyak 35 suara. Setelah serangkaian acara pemira ini selesai dilaksanakan, maka tinggal menunggu  agenda penutup berupa Mubes selanjutnya yang akan menjadi tugas akhir HIMKUM periode 2018/2019, untuk kemudian menuju masa pemerintahan HIMKUM yang baru.

Aliansi Jurnalis Independen Bersama PERSMA KREATIF Gelar Nobar “SEXY KILLERS” WATCHDOC

0

Tanjungpinang — Persmakreatif.mahasiswa.ac.id-UKM Persma Kreatif FISIP UMRAH mengadakan Nonton Bareng (nobar)  di kedai kopi alibi depan MAN Tanjungpinang pada hari Sabtu (13/04).

Sexy killers merupakan dokumentasi perjalanan 14 videografer dan 2 underwater fotografer selama satu tahun yang menguak tentang eksploitasi batu bara. Film yang diproduksi oleh watchdoc ini mengungkap bagaimana bahaya nya batu bara serta dampak-dampak yang ditimbulkan nya, baik untuk masyarakat maupun lingkungan.

Nonton bareng yang diadakan pada malam minggu ini di hadiri oleh sederet tamu penting sebagai Pemantik Diskusi yaitu Presiden Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kherjuli, Jailani selaku ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nikolas Panama selaku Jurnalis sebagai penyampaian pemantik diskusi, Perry Rahendra selaku tentang hukum dan beberapa mahasiswa yang ikut gabung menyaksikan film dengan durasi 88 menit ini.

Setelah Menonton Film tersebut, sesi diskusi dilakukan dengan pemantik diskusi pertama Nikolas Panama yang membahas tentang tambang bauksit yang ada di bintan serta menjelaskan dampak kesehatan bagi masyarakat.

“Banyak dampak negatif dari pertambangan bauksit bagi masyarakat yaitu bekas galian itu banyak dijumpai di Tembeling banyak lobang lobang di belakang sekolah SMA 1 teluk bintan. Yg di khawatirkan yaitu anak-anak bisa jatuh karena tidak ada pagar. Dampak bagi sektor kemaritiman dengan visi pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat ternyata bertolak belakang dengan apa yang terjadi selama setahun terakhir ini, bauksit mengandung bahan aluminium besi dan lain lain yang ketika tumpah kelaut akan mematikan ekosistem yang ada dilaut,” ujarnya.

Selain itu Presiden air juga mengapresiasikan film dokumenter ini dan melihat beberapa hal menarik serta menjelaskan bagaimana dilematis negeri ini.

”Menarik film ini yang dibuat dari waktu kewaktu dengan pola investigasi dan dia sengaja mengambil momen penting dimana sesuai dengan amanat uud 1945 pasal menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang baik. Seperti inilah dilematis negri ini karena dalam amanat uud 1945 disebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalam nya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat dan sampai hari ini tidak ada larangan atas kegiatan pertambangan hanya di perbaiki. Negara juga memandang sumberdaya alam itu yang dikuasi negara harus memberikan kemakmuran. Nah persoalan nya dalam proses justru malah memberikan dampak buruk kepada masyarakat yang terkena dampak dari proses produksi distribusi tongkang ke jawa serta proses operasinya lagi oleh pltu karena masih memanfaat kan batu bara sebagai sumber energi karena murah,” kata Kherjuli.

Respon terhadap penonton sangat antusias, dalam sesi diskusi salah seorang mahasiwa juga melontarkan pertanyaan kepada pemateri yang hadir.

“Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalam nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Saya rasa bentuk kekayaan yang dikuasai negara saya sudah nampak yang ingin saya sampaikan setelahnya adalah indonesia adalah negara agraris dan yang disampaikan bapak tadi kepentingan korporat dan konspirasi korporat itu bagaimana daerahnya dikuasai dan lautnya dikuasai juga, lalu seperti apa konsep teoritis soal itu?” tanya yuda putra

Diakhir penutup Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan apa yang dapat di petik dalam film ini serta menjelaskan 3 PLTU di kepri yang juga ikut menggunakan batu bara

“ batu bara kita di provinsi kepri ini khususnya batam tanjungpinang dan karimun turut menjadi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang ada dikalimantan sana. Karena di batam karimun tanjungpinang ada 3 PLTU. Di Batam PLTU Tg Kasam itu membutuhkan sekitar 40.000 ton batu bara 1 bulan. Kemudian PLTU karimun membutuhkan sekitar 18.000 ton perbulan. Di galang batam sekitar 7.000-8.000 ton batu bara perbulan. Jika membahas tambang ada konsekuensi positif dan negatifnya juga” tutup Jailani

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertambangan batu bara banyak memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan juga alam sekitar. Dampak buruk bagi masyarakat yaitu terhirupnya debu debu halus dari pertambangan batu bara sehingga timbul penyakit, serta rusaknya terumbu karang karena lewatnya kapal tongkang yang membawa batu bara. Masyarakat sangat berharap pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan batu bara ini dan segera mencari solusi untuk kedepan nya.

Penutupan Dies Natalis XI, Mahasiswa Masih Antusias Berlomba hingga pada hari ketiga

0

Dies Natalis XI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji memasuki hari ketiga, Rabu (20/04).

Kegiatan pada hari ketiga semakin padat dengan hadir perlombaan yang diadakan pada hari ketiga itu, salah satu hal yang menarik adalah adanya perlombaan permainan rakyat.

Salah satu dari perlombaan tersebut adalah O’ring, Bakiak dan Tarik tambang, para peserta perlombaan ini adalah Mahasiswa berbagai jurusan di FISIP dan juga Staff FISIP UMRAH yang turut ikut serta dalam perlombaan tersebut.

Peserta yang mengikuti lomba tersebut berlomba dengan penuh semangat, gembira memainkan kegiatan perlombaan yang diadakan tersebut.

“Kami Sangat Bersemangat berlomba pada perlombaan Tarik tambang ini, kami pasti menang,” kata salah satu peserta

Perlombaan ini dilakukan dengan sistem gugur, pada perlombaan O’ring, bakiak dan Tarik tambang tiap-tiap peserta lomba tergabung pada timnya masing-masing diuji dengan kecepatan dan kekompakkan, peserta yang tercepat dan menjadi pemenang yang paling cepat menjadi pemenang.

Pemenang masing-masing perlombaan Dies Natalis kemudian diumumkan pada penutupan kegiatan yang ditutup oleh Wakil Dekan I Nanik Rahmawati, S.Sos,. M.Si dengan diakhiri do’a dipenghujung acara.

FISIP UMRAH Adakan Dies Natalis XI, Kembangkan Minat dan Bakat Mahasiswa

0

Tanjungpinang – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji merayakan hari jadi ke 11 tahun dengan mengadakan kegiatan Dies Natalis ke XI, Senin (18/03) Dies Natalis ini merupakan suatu peringatan yang telah dilaksanakan Fisip Umrah disetiap tahun dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

kegiatan Dies Natalis XI tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun ini disejalankan dengan kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan pada Jum’at (15/03/19).

Kegiatan Dies Natalis ini berlangsung sejak 18-21 Maret 2019, yang telah dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Oksep Adhayanto, SH,. MH dengan simbol pemotongan tumpeng di lingkungan gedung Dekan FISIP, Dompak.

Selama kegiatan berlangsung seluruh mahasiswa dapat mengikuti berbagai macam lomba seperti Got Talent Live, lomba pidato, orasi, dan membaca puisi dalam bentuk video.

Selain itu kegiatan Dies Natalis tahun ini juga dimeriahkan dengan aneka permainan rakyat seperti tarik tambang, lomba bakiak, balap karung, Balap Ban, dll.

Saat ini kegiatan tersebut masih berlangsung selama tiga hari, hingga memasuk hari kedua kegiatan ini begitu meriah dengan penampilan mahasiswa berbagai Program Studi yang mengikuti lomba nyanyi dan puisi serta lainnya.

Gelar Rapat Senat Terbuka, 127 Mahasiswa Fisip Umrah di Yudisium

0

TANJUNGPINANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) menggelar Rapat Senat Terbuka dalam rangka yudisium sarjana ke-XII di Gedung Auditorium Kampus Umrah, Dompak, Kamis (14/3/2019).

Yudisium sarjana FISIP dibuka langsung oleh Ketua Senat Handrisal, M.Si dan dihadiri okeh Rektor UMRAH, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.

“Hari ini adalah hari yang menentukan karena melepaskan mahasiswa untuk dianugerahi gelar, sedangkan wisuda itu hanya Ceremony seperti yang dikatakan Rektor Umrah saat sambutannya.

Dekan Fakuktas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Oksep Adhayanto, M.H. mengatakan
pelaksanaan yudisium Fisip tahun ini dilaksankan berdasarkan Peraturan Akademik UMRAH No. 1 Tahun 2015, Pasal 32 ayat 5 “Kelulusan program diploma, sarjana, dan pascasarjana ditetapkan melalui surat rektor berdasarkan hasil sidang yudisium dan rapat senat”.

Lebih lanjut kata Oksep, pelaksanaan sidang senat terbuka semester dan tahun ini merupakan pertama kalinya menggunakan pola rapat senat terbuka. “saya mengakui banyak kekurangan dalam acara tersebut dan saya berharap di periode september semoga akan ada orasi ilmiahnya, ” sambung Oksep.

Adapun peserta yudisium totalnya 127 yang terdiri dari 41 mahasiswa prodi Ilmu Administasi Negara, 38 mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan, 37 mahasiswa prodi Sisologi, dan 11 mahasiswa dari prodi Ilmu Hukum serta 12 mahasiswa yang belum berkesempatan untuk mengikuti wisuda ditahun sebelumnya.

Saat acara yudisium berlangsung dibacakan SK pemuncak masing-masing prodi dan SK pemuncak fakultas.

Pemuncak prodi terdiri dari :

  1. Pemuncak prodi ilmu adminitrasi negara atas nama Benny dengan IPK 3.59
  2. Pemuncak prodi ilmu hukum atas nama Inda Siswanti dengan IPK 3.66
  3. Pemuncak prodi sosiologi atas nama Tri Fena Febrianti. S dengan IPK 3.54
  4. Pemuncak prodi ilmu pemerintahan atas nama Kartika Delsya 3.68

Pemuncak Fakultas atas nama Kartika Delsya dari program studi ilmu pemerintahan, lulus dengan waktu 3 tahun 4 bulan.

Dekan FISIP UMRAH juga berharap untuk mahasiswa FISIP semoga kedepannya studi dapat diselesaikan dengan IPK yang tinggi dan bisa lulus dengan waktu yang cepat 3,5 tahun.

Saat ini Dekan FISIP sedang merevisi kurikulum FISIP yang sekarang batas waktu lulus 4,5 tahun, kita akan mengesahkan kurikulum fisip agar mahasiswanya aktif, serius dan bahkan bisa menyelesaikan studinya dengan cepat.

FISIP GOT TALLENT 2019

0

Formulir FISIP Got Talent 2019

0

Dekan FISIP UMRAH Lantik Seluruh Organisasi Mahasiswa FISIP UMRAH

0

TANJUNGPINANG —Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Umrah, Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH resmi melantik 7 (tujuh) lembaga Organisasi Mahasiswa Periode 2018-2019 dengan jumlah sebanyak 211 orang Mahasiswa di Gedung Auditorium, Dompak, Senin (4/3/2019).

Ketujuh lembaga tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Umrah, Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Fisip Umrah, Lembaga Pers Mahasiswa Kreatif, Komunitas Peradilan Semu, Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Himpunan Mahasiswa Adiministrasi Negara, dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional.

Dekan Fisip Umrah, Dr. Oksep Adhayanto menyampaikan pelantikan bersama tersebut merupakan kebijakan bersama unsur pimpinan Dekanat dengan tujuan guna meminimalisir anggaran.

“Melalui pelantikan ini mari kita tata dan perbaiki kelembagaan mahasiswa di lingkungan Fisip,” ucap Oksep.

Ia pun berharap, melalui pelantikan tersebut dapat melakukan pengembangan diri mahasiswa, karena ilmu ke pimpinan itu hanya kawan-kawan dapatkan di organisasi. Namun ingat, jangan terlena karena dunia mahasiswa memang sangat nikmat, ujarnya.

Memang saat ini, kata Oksep anggaran kemahasiswaan masih di kelola oleh rektorat.
Sehingga pihak Fakultas masih mengikuti sistem penganggaran dari kebijakan Universitas.

Kendati demikian, sambung Oksep dengan anggaran 5 juta yang didapatkan tiap organisasi dapat kita maksimalkan untuk membangun sumber daya mahasiswa.

Adapun nama-nama ketua dari 7 (tujuh) lembaga Organisasi Mahasiswa yang dilantik :
Ketua BEM Fisip Umrah Jova Pebrianto,
Ketua DLM Fisip Umrah
Yudha Putra Jayadi, Ketua Pimpinan Umum Pers Mahasiswa Kreatif Ilham Chairil Mubaroq,
Ketua Himsos Enggi Aldian,
Ketua HMHI Dika pratama putra,
Ketua Himanegara Muslim hadi,
Ketua Komunitas Peradilan Semu Hukum suherman.

Kuliah Umum Bersama Ketua Dprd Provinsi Kepulauan Riau

0

Tanjungpinang — Persmakreatif FISIP UMRAH – Sehubungan telah dilaksanakan Kegiatan Kuliah Umum dengan topik “Peran DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pembangunan (Kebijakan Anggaran Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Riau)”bertempat di Gedung Auditorium FISIP UMRAH, Dompak (Kamis, 08/11/2018).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau sebagai narasumber sendiri Jumaga Nadeak, S. H, Sambutan dari Wakil Rektor II Agus Sutikno, SP, M,Si, Dr. Suryadi,. M.Hum Moderator, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Oksep Adhayanto, M.H dan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta jajarannya dan Mahasiswa/I FISIP UMRAH.

Kegiatan ini dibuka Oleh Wakil Rektor II Agus Sutikno dalam sambutan nya Berharap Semoga apa yang disampaikan narasumber dalam kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas mahasiswa UMRAH dengan meningkatkan Sarana dan Prasarana dengan kebijakan anggaran dalam pembangunan tersebut.

Dalam kegiatan ini narasumber Jumaga Nadeak Selaku Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menyampaikan esensinya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat di Provinsi dengan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan adalah bagian yang melekat dalam kerja-kerja mereka demi mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu mereka yang memiliki komitmen tentang tanggung jawab kesejahteraan masyarakat harusnya memang yang dipilih oleh rakyat.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Jumaga Nadeak ini menjadi fikir kita bersama bagaimana agar penguatan lembaga perwakilan rakyat ini memang bisa benar-benar memberikan efek kesejahteraan secara real kepada masyarakat. Maka dari itu untuk ke depannya sebagai entitas masyarakat Kepulauan Riau yang berada pada basis terdepan pada dunia akademik maka peran serta ide pemikiran kita sangat dibutuhkan untuk terus mengawal bagaimana agar lembaga-lembaga penyelenggara  pemerintahan mampu menjalankan fungsi sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Sebelum Acara ini ditutup adanya sesi tanya jawab terhadap tema kegiatan kuliah umum tersebut, Respon mahasiswa terhadap tanya jawab ini sangat antusias yang membuat kegiatan ini menjadi menarik.

FISIP UNS dan FISIP UMRAH teken MoU

0

Tanjungpinang, Persma Kreatif FISIP UMRAH – Kunjungan Akademis pengembangan Program Ilmu Magister Administrasi Publik (M.AP) oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), sekaligus penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Program Studi Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP UMRAH, Acara tersebut diadakan dilantai 3 Ruang Rapat Dekanat FISIP Dompak Pada Hari Senin(22/10).

Acara Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Dekan FISIP UNS Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si beserta rombongan dan dihadiri juga oleh dekan fisip Dr.Oksep Adhayanto,. M.Si, Nanik Rachmawati, M.Si selaku wakil dekan I, Imam Yudhi M.PA selaku Kaprodi Ilmu Administrasi, Edison, MPA Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara, Dr. Fitri Kurnianingsih, serta  beberapa mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (IAN).

Dekan FISIP Oksep Adhyanto sangat menyambut baik kedatangan rombongan UNS beliau juga mengharapkan dengan adanya kunjungan ini dapat menambah pengetahuan, dan masukan bagi para dosen. “Saya mengharapkan dengan adanya kunjungan dari UNS ini dapat memberikan masukn-masukan positif kepada dosen kami untuk perkembangan dan metode belajar mahasiswa menjadi lebih baik”. Tuturnya.

Ismi selaku Dekan FISIP UNS, menyampaikan tujuan kunjungannya yaitu dengan harapan dapat membangun kesepakatan kerja sama dengan pihak FISIP UMRAH. Beliau juga menyampaikan apa saja program studi yang ada di Fisip UNS, dan mengajak para Dosen FISIP UMRAH untuk berkunjung kesana.

Ismi juga menjelaskan Program Studi (S2/Magister) Ilmu Administrasi Publik (M.AP) adalah salah satu program Studi yang ada dibawah koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. M.AP diselenggarakan mulai tahun 2003/2004 berdasarkan SK Dirjen Dikti kemendikbud Nomor 939/D/T/2003 tanggal 7 Mei 2003. Akreditas MAP memiliki peringkat “A” berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:1226/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018.

Beliau juga menyampaikan bahwa Administrasi Publik merupakan aspek strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khusunya terkait penyelenggaraan urusan sektor publik. “Dalam perspektif penyelenggaraan sektor publik sangat diperlukannya sumber daya manusia yang unggul, dengan program Magister Ilmu Administrasi Publik mampu menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia dibidang administrasi publik”. Tambahnya

Penandatangan MoU dilakukan oleh Dekan FISIP UNS Ismi Dwi Astuti  dan Dekan FISIP UMRAH Oksep Adhyanto kemudian dilanjutkan oleh  Kaprodi Ilmu Administrasi Negara UMRAH Imam Yudhi dan Kristina.S selaku Kaprodi Ilmu Administrasi Negara UNS.

Acara ini diakhiri dengan pemberian cendra mata oleh pihak UMRAH kepada UNS kemudian foto bersama Mahasiswa.

Terbaru