Beranda blog

Sah Dilantik, HIMKUM Ucapkan Sumpah dan Janji Pengurus

0
Pelantikan HIMKUM 2019

Dompak- Kepengurusan baru Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Periode 2019/2020 telah resmi dilantik melalui pengucapan sumpah dan janji pengurus yang dipandu langsung oleh Wakil Dekan I FISIP UMRAH, Nanik Rahmawati, M.Si bertempat di Auditorium UMRAH, Dompak pada Rabu (14/7).

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Irman, S.H., M.H untuk menyampaikan kata sambutan serta permohonan maaf dari Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Marnia Rani,S.H.,M.H yang berhalangan hadir. Tak lupa pula beliau memberikan pesan serta harapan untuk HIMKUM kepengurusan baru. “Himkum sejatinya adalah wadah bagi mahasiswa hukum khususnya, saya berharap bahwa tidak ada blok atau pembatas antara himkum dengan unit kegiatan mahasiswa yang ada di hukum, seperti Rebate dan Komunitas Peradilan Semu. Harus jalan secara bersinergi,” tutur dosen yang mengajar Ilmu Perundang-Undangan tersebut.

“Satu hal lagi, saya juga berharap bahwa himpunan tidak hanya mengandalkan anggaran dari pihak Fakultas saja, yang bernominal 5 juta. Melainkan Himkum mampu berinovasi untuk bisa membuat kegiatan yang memiliki dampak positif, dan bukan hanya berpatokan 5 juta itu. Dan saya yakin,  kalian bisa,” imbuhnya.

  • Pelantikan HIMKUM 2019

Setelah kata sambutan yang berlangsung kurang lebih selama 15 menit tersebut, selanjutnya masuk pada acara inti kegiatan ini yakni pembacaan sumpah dan janji pengurus. Sebanyak 49 anggota kepengurusan himkum periode 2019/2020 dipanggil secara satu-persatu oleh MC berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor: 2134/UN53.5/HK.00/2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2019-2020.

Pembacaan sumpah dan janji pengurus langsung dipandu oleh Wakil Dekan I FISIP UMRAH, Nanik Rahmawati, M.Si. Agenda ini berlangsung secara cepat dan khidmat, dan ditutup dengan sesi foto bersama.

Tak sampai disitu, agenda dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Himkum periode 2018 ke periode 2019 dalam hal ini langsung oleh Hakimi Suhamanya, selaku Ketua Umum HIMKUM Periode 2018 dan Rakha Fauzan, selaku Ketua Umum HIMKUM Periode 2019 dengan disimbolkan melalui penyerahan bendera Himkum. Dan tak lupa penandatanganan Surat Serah Terima Jabatan dengan turut menghadirkan dua orang saksi.

Tak lupa pula, setelah rangkaian pembacaan sumpah dan janji pengurus serta serah terima jabatan selesai, Wakil Dekan I FISIP UMRAH menyempatkan untuk menyampaikan kata sambutan. “Pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Dekan FISIP UMRAH, Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H karena tidak bisa melantik langsung rekan-rekan dari himkum. Pada dasarnya, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya juga sudah disampaikan sama Pak Irman,” ujarnya.

“Yaa benar, himpunan itu jangan cuma tok ngandalin 5 juta. Selain itu saya juga berharap bahwa tidak ada istilah himpunan itu tidak mau dicampuri dengan pihak prodi. Karena himpunan ya berada dibawah prodi, segala bentuk kegiatan, penggunaan dana itu prodi harus tahu,” lanjutnya.

“Terakhir dari saya, imbangi antara kampus dalam hal ini studi kalian dengan organisasi. Jangan terlalu sibuk mengurusi urusan organisasi sampai lupa menyelesaikan studi kalian disini. Ingat orangtua kalian,” tutup beliau yang akrab dipanggil Bu Nanik.

Dan setelah kata penutup dari beliau, dilanjutkan dengan sepatah dua patah kata dari Ketua Umum HIMKUM Periode 2019 dan ditutup dengan hal yang sama oleh Ketua Umum Himkum Periode 2018.

Setelah rangkaian acara dilaksanakan, agenda terakhir adalah sesi foto bersama pengurus baru himkum dengan Wakil Dekan I FISIP UMRAH, Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Demisioner Himkum.

PKKMB FISIP UMRAH 2019

2

Tanjungpinang, Persmakreatif.ac.id – Rabu (21/8), lagi-lagi Auditorium UMRAH dipenuhi oleh mahasiswa baru (maba) angkatan 2019. Sejumlah 417 maba FISIP mengikuti PKKMB ditingkat fakultas. Nazaki, S.Sos., M.Si ketua program studi Ilmu Pemerintahan selaku ketua pelaksana pada kegiatan tersebut.

Selain dihadiri oleh maba dan panitia, auditorium juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yaitu Dr. Oksep Adhayanto SH., MH, Wakil Dekan I Ibu Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si,  Wakil Dekan II Bapak Ramadhani Setiawan, M.Soc., Sc, Ibu-Bapak Ketua program studi, dan Dosen serta Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

“Selamat datang pada maba Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2019 dengan jumlah 417 mahasiswa, menambah jumlah deratan mahasiswa FISIP kita yang sekarang mencapai hingga 2.000 mahasiswa”, ujar Bu Wadek I saat membuka acara secara resmi.

Pembacaan do’a dilakukan agar acara berjalan dengan baik, dilanjutkan foto bersama dengan seluruh maba dan para hadirin serta panitia PKKMB FISIP 2019. Setelah itu dilanjutkan dengan coffe break.

Acara resmi dibuka, maka dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Wakil Dekan I. Materi yang disampaikan mencakup dua pokok, yaitu:

1. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, dan norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial, dan

2. Peraturan akademik.

Adapun yang bertindak sebagai moderator ialah Muhammad Ade.

Dengan penyampaian materi yang terkesan santai, menarik perhatian maba untuk aktif dengan mengajukan pertanyaan seputar plagiarisme, khususnya terkait plagiat tanda tangan dosen dengan dalih dosen sulit ditemui.

Hal tersebut ditanggapi Bu Wadek dengan baik. Meniru tanda tangan dilakukan oleh mahasiswa dengan dalih katanya dosen tidak ada, katanya dosen keluar kota, dan katanya dosen sulit ditemui. Mahasiswa itu selalu dikaitkan dengan “katanya”, ucap Wadek I. Beliau juga menegaskan sebagai mahasiswa jangan mudah percaya dengan katanya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran yang ada. Jika dosen tidak ada, dapat kita tanyakan langsung ke prodi masing-masing. Tentunya Ketua prodi tahu dimana dosen tersebut.



Penyampaian materi selanjutnya, disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan II. Sesi tersebut dimoderatori oleh Dewi Ayu Saputri. Materi tersebut dibagi menjadi 5 pokok, yaitu:

1. Fasilitas,

2. Realisasi UKT di fakultas,

3. Prosedur perencanaan dan realisasi anggaran,

4. Cuti dan alpha studi, dan

5. Beasiswa.

Wadek II menyampaikan terkait fasilitas fakultas kita mulai membaik dari tahun ke tahun dengan 15 ruangan kelas yang ada dan akan dibuat lab.komputer guna menunjang mahasiswa FISIP mampu berbahasa Inggris, begitu harapannya.

Terkait beasiswa menjadi topik yang paling didengarkan oleh maba. Pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai beasiswa, baik beasiswa Bidikmisi, Bank Indonesia, BAZNAS, PPA, dan lainnya.



Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH Juara I Lomba Artikel Nasional Bappenas RI Tahun 2019

0

Pengumuman para pemenang Lomba Nasional Artikel dan Vlog oleh Bappenas RI (sumber: akun Instagram @bappenasri)

Kabar gembira dan membanggakan hadir di penghujung Agustus ini. Pasalnya salah satu mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji berhasil menjurai Lomba Artikel Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia.

Raihan ini didapatkan Rilo Pambudi. S, Mahasiswa Ilmu Hukum atas artikelnya bertajuk “Ibu Kota Baru: Merajut Asa Menuju Tanah Borneo”. Idenya tentang harapan ibu kota baru yang dipadukan dengan desain grafis telah sukses mengantarkannya menjadi pemenang pertama.

Ia berhak predikat itu setelah kelima juri yang berasal staf ahli dan khusus Bappenas serta pimpinan media nasional sepakat memberikan nilai tertinggi pada artikelnya. Hal ini sebagaimana pengumuman yang disampaikan melalui akun Instagram milik Bappenas RI pada Sabtu (24/8/2019) malam.

Sedangkan tempat kedua dan ketiga secara berturut diraih oleh Lalu Teguh Jiwandanu dari Universitas Mataram, Lombok Tengah dan Lucky Caesar Diretiyani dari Pusan National University, Madiun.

Rilo Pambudi. S saat menjadi finalis Lomba Debat MPR RI Tingkat Nasional di Jakarta pada 25 Agustus-2 September 2018

Lomba dari Bappenas RI ini sendiri dilaksanakan dalam rangka menjaring ide-ide kreatif generasi muda Indonesia usia 15-25 tahun. Ide yang dimaksud berupa harapan terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dan tanggapannya mengenai realitas kondisi Kota Jakarta saat ini.

Ajang tingkat Nasional yang berlangsung sejak 13 Juli hingga 20 Agustus 2019 tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu Vlog dan Artikel. Untuk Vlog durasinya antara 30-60 menit. Sedangkan artikel disayaratkan memuat 500-800 kata dan dituliskan melalui Blog pribadi.

Rilo, sapaan akrab mahasiswa semester 7 yang juga gemar bermain Blog tak mau melewatkan kesempatan tersebut. Dalam prosesnya, ia butuh waktu seminggu untuk menuntaskan artikelnya.

“Awalnya lihat-lihat di Instagram tentang lomba Blog, terus ketemu lomba ini. Waktunya tinggal seminggu, ya langsung saya garap,” ujarnya.

Menjadi Juara I memang di luar dugaannya, sebab menurutnya ia masih pemula di bidang lomba artikel khususnya Blog.

Nggak nyangka dan sangat bahagia bisa menang dan mengalahkan 843 peserta lain dari kalangan pelajar dan mahasiswa se-Indonesia. Soalnya ikut kompetisi begini baru-baru aja. Biasanya nulis-nulis di blog sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya mengenai bidang hukum. Nggak pernah berpikir ikut kompetisi,” kata Rilo, yang juga merupakan Ketua Umum UKM Research and Debate.

“Saya ikuti karena ingin mengukur kemampuan menulis, soalnya kalau lomba yang dimuat dalam Blog itu bukan cuma tulisan saja yang dinilai. Tapi banyak hal,” tambahnya.

Menurutnya aspek penting yang biasanya dinilai meliputi kreativitas tulisan, tampilan blog, dan gambar-gambar atau infografis pendukung. Selain itu juga harus lebih dinamis ketimbang tulisan ilmiah lain seperti LKTI, Penelitian, atau Laporan.

Artikel yang mengantarkan Rilo menjadi juara (sumber: akun Instagram @bappenasri)

“Belajar dari para pemenang lomba blog, tulisan mereka santai meskipun ilmiah. Nggak kaku. Jadi orang mudah mengerti karena bahasanya tidak berbelit. Pesan yang ada dalam tulisan tersampaikan dengan baik. Bayangkan saja banyaknya materi harus kita tulis dalam 500-800 kata. Tapi yang paling penting tidak ada unsur plagiat, sebab mudah membedakan tulisan Blog yang menulis ulang ide orang dengan ide orisinil kita,” tegasnya.

Atas capaian ini, ia berharap menjadi motivasi bagi mahasiswa lain, khususnya di lingkungan UMRAH sekaligus bagi dirinya sendiri untuk terus berkarya mengharumkan almamater.

“Tentunya saya berharap semakin banyak mahasiswa UMRAH yang gemar menulis yang dipadukan dengan digitalisasi seperti Blog atau apapun. Sejauh ini masih banyak yang belum memanfaatkan, mungkin karena belum menyadari nilai positifnya. Kalau untuk pribadi, semoga bisa terus mengharumkan nama Kampus dan Prodi. Harapan lainnya ikut lomba seperti ini, kalau menang uangnya untuk ditabung, supaya bisa lanjut S2,” tutupnya. ***

Penutupan PKKMB FISIP 2019

0

Tanjungpinang, PersmaKreatif.mahasiswa.ac.id- Hari terakhir serta penutupan PKKMB fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UMRAH, sebanyak 417 mahasiswa baru FISIP telah mengikuti PKKMB selama dua hari, difassilitasi media hiburan sebagai penyaluran bakat dari setiap mahasiswa baru. Kamis (22/08).

Dengan berakhirnya PKKMB, pihak fakultas memberikan hiburan didataran FISIP, mahasiswa baru sangat berantusias dalam memeriahkan acara tahunan PKKMB, selain sebagai media penghibur, pihak fakultas ingin hiburan dapat menumbuhkan bibit unggul mahasiswa bertalenta dalam bernyanyi,puisi,berpantun, serta bakat lain dari setiap mahasiswa baru.

Di hari kedua ini mahasiswa di alihkan ke jurusan masing-masing untuk memperkenalkan alumni serta dosen dari setiap jurusan.

Nanik Rahmawati. S.Sos.,M.S.I. selaku Wadek I FISIP-UMRAH dalam penyampaiannya untuk menutup PKKMB 2019 memberikan arahan kepada mahasiswa baru jika terjadi tindakan yang tak wajar terhadap maba dapat melapor ke pihak fakuktas \.

“Bagi mahasiswa baru FISIP UMRAH sesuai dengan penyampaian pembukaan PKKMB jika sekiranya dalam pelaksanaan PKKMB selama 2 hari ini terdapat kekerasan dan tindakan yang tidak memperilakukan manusia sewajarnya manusia, mahasiswa dapat melaporkan kepada pihak fakultas” ujarnya di akhir penutupan.

Akhir acara penutupan PKKMB di tutup oleh Wadek I dan mahasiswa baru dipulangkan tepat pada pukul 16.00 wib. Sesuai dengan arahan fakultas dan panitia pelaksana.

(adjie18)

Adakan Kerjasama, FISIP UMRAH dan Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri

0

Dompak- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji resmi mengadakan kerjasama dengan pihak perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau melalui penandatanganan oleh kedua pihak bertempat di Auditorium UMRAH, Dompak pada Kamis (21/7).

Dihadiri langsung oleh Dekan FISIP UMRAH, Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H dan Wakil Dekan I FISIP UMRAH, Nanik Rahmawati, M.Si, kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusias oleh peserta kuliah umum. Tepat pukul 13.45 WIB, pembukaan acara langsung dibuka oleh Dekan FISIP UMRAH yang kemudian dilanjutkan dengan acara inti yakni, penandatangan perjanjian kerjasama. Diwakili oleh Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H dan Agung Setio Apriyanto, S.H.,M.H selaku perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri penandatangan berlangsung cepat dan meriah.

Turut memberikan kata sambutan, Agung Setio Apriyanto, S.H.,M.H menyampaikan harapannya terhadap perjanjian kerjasama ini. “Ombudsman sejatinya lembaga negara resmi independen, yang tentunya sangat mendukung dan mensuport terkait dengan pelayanan publik yang ada, khususnya dalam hal ini perjanjian kerjasama yang baru saja kita jalin,” ujarnya.

Memasuki agenda kedua, tepat pukul 14.00 WIB moderator memandu jalannya kuliah umum yang berlangsung. Peserta kuliah umum ini pun adalah mahasiswa baru FISIP UMRAH yang sedang menjalani masa Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Pemateri pun langsung diisi oleh pihak Ombudsman, Agung Setio Apriyanto, S.H.,M.H.

Beberapa point penyampaian materi daripada kuliah umum ini diantaranya, bahwa UU NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara, batas yang jelas antara hak, kewajiban, wewenang dan larangan serta sistem yang layak dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik terbagi menjadi tiga jenis yakni, pelayanan adminstratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa.

Agar menarik perhatian peserta kuliah umum, tak lupa pula diadakan sesi tanya jawab dengan beberapa peserta. Dan peserta berkesempatan untuk membawa pulang bingkisan yang sudah disediakan oleh pihak Ombudsman. Sebelum menutup sesi terakhir, Agung memberikan pesan kepada para peserta “ Jadi mahasiswa harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, mereka tidak perlu retrorikan. Berikan manfaat sebenar-benarnya manfaat kepada mereka. Hidup mahasiswa !!!” tutur beliau yang akrab disapa Pak Agung.

Setelah rangkaian acara dilaksanakan, agenda terakhir adalah sesi foto bersama anatara pihak terkait dengan seluruh peserta kuliah umum, tepat pukul 14. 50 WIB acara selesai dilaksanakan.

PKKMB FISIP 2019

0

Tanjungpinang, Persmakreatif.ac.id – Rabu (21/8), lagi-lagi Auditorium UMRAH dipenuhi oleh mahasiswa baru (maba) angkatan 2019. Sejumlah 417 maba FISIP mengikuti PKKMB ditingkat fakultas. Nazaki, S.Sos., M.Si ketua program studi Ilmu Pemerintahan selaku ketua pelaksana pada kegiatan tersebut.

Selain dihadiri oleh maba dan panitia, auditorium juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yaitu Dr. Oksep Adhayanto SH., MH, Wakil Dekan I Ibu Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si,  Wakil Dekan II Bapak Ramadhani Setiawan, M.Soc., Sc, Ibu-Bapak Ketua program studi, dan Dosen serta Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

“Selamat datang pada maba Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2019 dengan jumlah 417 mahasiswa, menambah jumlah deratan mahasiswa FISIP kita yang sekarang mencapai hingga 2.000 mahasiswa”, ujar Bu Wadek I saat membuka acara secara resmi.

Pembacaan do’a dilakukan agar acara berjalan dengan baik, dilanjutkan foto bersama dengan seluruh maba dan para hadirin serta panitia PKKMB FISIP 2019. Setelah itu dilanjutkan dengan coffe break.

Acara resmi dibuka, maka dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Wakil Dekan I. Materi yang disampaikan mencakup dua pokok, yaitu:

1. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, dan norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial, dan

2. Peraturan akademik.

Adapun yang bertindak sebagai moderator ialah Muhammad Ade.

Dengan penyampaian materi yang terkesan santai, menarik perhatian maba untuk aktif dengan mengajukan pertanyaan seputar plagiarisme, khususnya terkait plagiat tanda tangan dosen dengan dalih dosen sulit ditemui.

Hal tersebut ditanggapi Bu Wadek dengan baik. Meniru tanda tangan dilakukan oleh mahasiswa dengan dalih katanya dosen tidak ada, katanya dosen keluar kota, dan katanya dosen sulit ditemui. Mahasiswa itu selalu dikaitkan dengan “katanya”, ucap Wadek I. Beliau juga menegaskan sebagai mahasiswa jangan mudah percaya dengan katanya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran yang ada. Jika dosen tidak ada, dapat kita tanyakan langsung ke prodi masing-masing. Tentunya Ketua prodi tahu dimana dosen tersebut.

Penyampaian materi selanjutnya, disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan II. Sesi tersebut dimoderatori oleh Dewi Ayu Saputri. Materi tersebut dibagi menjadi 5 pokok, yaitu:

1. Fasilitas,

2. Realisasi UKT di fakultas,

3. Prosedur perencanaan dan realisasi anggaran,

4. Cuti dan alpha studi, dan

5. Beasiswa.

Wadek II menyampaikan terkait fasilitas fakultas kita mulai membaik dari tahun ke tahun dengan 15 ruangan kelas yang ada dan akan dibuat lab.komputer guna menunjang mahasiswa FISIP mampu berbahasa Inggris, begitu harapannya.

Terkait beasiswa menjadi topik yang paling didengarkan oleh maba. Pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai beasiswa, baik beasiswa Bidikmisi, Bank Indonesia, BAZNAS, PPA, dan lainnya.

Jelang Magang, 48 Mahasiswa Prodi Hukum Ikuti Pembekalan

0

Sebanyak 48 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum mengikuti pembekalan magang. Agenda tahunan ini berlangsung pada Senin (15/7) di Ruang 15, Gedung Prodi Ilmu Hukum. Meski sempat tertunda hujan deras, acara tetap dilaksanakan pada 10.30 WIB. Sebelumnya dijadwalkan akan dibuka pada 09.30 WIB.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jurusan, Irman, S.H., M.H untuk membuka acara sekaligus menyampaikan materi pembekalan. Beliau didampingi oleh 2 staf dosen, yakni Dr. Dewi Haryanti, M.H dan Hendra Arjuna, M.H. Semula pembukaan pembekalan akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, namun beliau berhalangan karena ada kegiatan di Pekanbaru.

Di awal penyampaian, Irman, SH., M.H mengatakan bahwa magang merupakan mata kuliah wajib dengan beban 3 SKS (Satuan Kredit Semester). Menurutnya, pelaksanaan magang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Prodi untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai skill dan kemampuan berpraktik, bukan sekedar pengetahuan teoritik.

“Ada dua tujuan utama dilaksanakannya magang ini. Secara teoritik untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajari. Sedangkan secara empiris untuk menambah pengetahuan praktik, karena ilmu hukum itu ilmu terapan,” tutur dosen yang mengajar Ilmu Perundang-Undangan tersebut.

“Magang tahun 2019 ini merupakan angkatan ke-4. Total ada 62 peserta yang terdiri dari beberapa angkatan, baik 2014-2016,” imbuhnya.

Pelaksanaan magang sendiri berlangsung selama 45 hari, dimulai tanggal 16 Juli hingga 28 Agustus 2019. Lokasinya terdiri dari 4 Kabupaten/Kota yaitu Tanjungpinang, Batam, Bintan, dan Karimun. Kantor magang tujuan beragam, baik yang instansi pemerintahan seperti Kejaksaan, DPRD Provinsi, Pengadilan, Ombudsman, maupun instansi-instansi lainnya. Ada pula yang pihak swasta seperti Kantor Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum, dan Notaris.

Dari penuturan Irman, S.H., M.H, ada hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 3 angkatan terdahulu diberikan kebebasan memilih tempat, tetapi tahun ini diseleksi ketat sesuai dengan departemen yang dipilih, baik Hukum Pidana, Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional.

“jadi tidak ada yang Pidana di Notaris, atau HTN ke Lapas,” tegas beliau.

Berbekal Materi untuk Aktualisasi Diri

Dalam acara yang berlangsung sekitar 1 jam itu, mahasiswa dibekali dengan berbagai materi penting, mulai dari prosedur dan teknis magang, pelaporan magang, hingga sistem penilaian magang.

Berkaitan dengan prosedur dan teknis, pihak Prodi melalui Sekretaris Jurusan menjelaskan bahwa terdapat 6 Dosen Pendamping yang terdiri dari Dr. Oksep Adhayanto, M.H, Dr. Suryadi, M.H, Dr. Dewi Haryanti, M.H, Marnia Rani, S.H., M.H, Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H, dan Hendra Arjuna S.H., M.H. Nantinya, mereka yang memberikan arahan, tempat konsultasi, serta pihak yang mengevaluasi proses magang. Meskipun mengenai siapa-siapa mahasiswa yang didampingi oleh keenamnya baru akan diputuskan dalam rapat sore ini.

Irman, S.H., M.H juga menegaskan bahwa hasil evaluasi, terdapat beberapa keluhan dari instansi tujuan, dan ini harus dibenahi. Menurutnya jika tidak dibenahi akan berdampak pada Prodi, peserta magang, bahkan angkatan berikutnya.

“Saat magang, ada 5 hal penting yang harus kalian ingat. Pertama, harus disiplin. Masuk dan pulang harus sesuai dengan jam dinas mereka. Kalau untuk yang di advokat atau notaris, silahkan ditanyakan mengenai itu. Jangan sampai terlambat. Kedua, kerapian. Ini berkaitan dengan tata cara berpakaian. Ketiga, Etika. Poin ini juga sangat penting, jaga tata karma, sopan santun kalian. Cara berkomunikasi dengan atasan harus sesuai prosedur. Tidak boleh sesuka hati kita,” pungkasnya.

“Lalu yang keempat, kalau tidak ada kerjaan, tanyakan! jangan menunggu! Sebab kalian harus melaporkan kegiatan harian. Jika selama seminggu tanpa ada kegiatan sama sekali, laporkan kepada dosen pendamping. Kalian dapat mengajukan pidah tempat agar tujuan pokok dilaksanakan magang tercapai. Dan terakhir, apabila mendapat perintah harus hati-hati, apabila perintah itu melanggar ketentuan yang berlaku maka laporkan juga kepada dosen pendamping,” lanjutnya.

Dalam kegiatan magang ini, mahasiswa diminta untuk membuat laporan baik harian, mingguan, maupun laporan akhir. Melalui laporan itu akan dilihat apa yang dilakukan selama magang, termasuk korelasinya dengan teori yang dipelajari. Selain itu untuk melihat output yang dihasilkan.

Berdasarkan laporan-laporan itu pula, penilaian akan diberikan. Sistem penilaian dibagi dua yakni 50% dari pihak penerima magang dan 50% dari dosen pendamping. Terdapat 7 komponen utama sebagai dasar penilaian, mulai dari kehadiran hingga pengetahuan, dengan besaran presentase berbeda-beda.

Beliau juga berpesan untuk mengaktuaisasikan diri sebaik mungkin selama magang. Hal ini dilatari banyaknya dampak positif yang diperoleh.

“Selama magang, kalian harus meingimplementasikan sebaik-baiknya apa yang sudah dipelajari. Bila perlu bawa catatan-catatan kuliah. Mengapa begitu, karena dari pengalaman sebelumnya, melalui magang ini dapat membangun relasi, bahkan angkatan sebelumnya ada yang mendapatkan pekerjaan di sana,” pesannya.

Hal senada juga dungkapkan oleh Hendra Arjuna, S.H., M.H.

“Pengalaman saya selama di Pemda (menerima magang-red), orang hukum itu dianggap tahu banya hal. Mereka sering diminta menyelesaikan persoalan hukum yang ada, misalnya buat keputusan. Untuk itu mutu sebagai orang hukum harus kalian tunjukkan, paling tidak apa yang mereka butuhkan terpenuhi dengan kemampuan kalian” ujar dosen HTN itu.

“Benar kata Pak Hendra, jangan sampai ditanya ini itu, jawaban kalian tidak tahu,” tutup Irman, S.H., M.H.

Jarum jam telah menujukkan angka 11.30, acara pun disudahi dengan prosesi simbolis pelepasan peserta magang. Pemateri pembekalan kemudian meninggalkan ruangan dan diikuti oleh para peserta.

Integrasikan Kurikulum Ilmu Hukum dengan Kearifan Lokal Melayu

0

Dompak, Prodi Hukum Umrah mendapat kunjungan dari Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik FH UNRI, pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH pada tanggal 8 Juli 2019 dengan bentuk diskusi dan dihadiri oleh pimpinan Fakultas, pimpinan Prodi Ilmu Hukum dan Dosen Ilmu Hukum UMRAH, Pertemuan tersebut membahas mengenai Hukum yang hidup dalam masyarakat melayu.

Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat disebut dengan Kearifan lokal (Local Wisdom) merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut, Dekan FISIP UMRAH Dr. Oksep Adhayanto.,S.H.,M.H dalam sambutannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Riau Kepri salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut yaitu agar setiap program studi hukum se Riau Kepri untuk dapat memasukkan dalam kurikulum berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat melayu, sehingga diskusi ini sebagai tindaklanjut dari pertemuan tersebut.

Dekan FH UNRI Dr. Firdaus.,S.H.,M.H memaparkan bahwa pengkajian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melayu sangat penting untuk dibahas dan dikaji, disamping kita membahas hukum Barat, jangan sampai hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat melayu hilang tergerus zaman, di saat ini ahli-ahli dalam bidang budaya melayu terkhusus hukum adat melayu sudah berkurang bahkan kita akan sulit mencari siapa yang paham dengan bidang itu, sehingga regenerasi sangat diperlukan dalam hal ini, banyak kajian-kajian hukum barat yang sebenarnya sudah ada lama pada masyarakat melayu seperti penyelesaian di luar pengadilan atau Restorative Justice yang pada hakikatnya untuk mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang. hal tersebutlah yang mesti kita gali lagi dengan penelitian-penelitan dan pembelajaran di kampus. Wakil Dekan bidang Akademik FH UNRI Dr. Mexsasai Indra.,S.H.,M.H menambahkan bahwa cara yang paling tepat untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melayu yaitu melalui Perguruan Tinggi.

wujudkan Visi 2035, Ilmu Hukum UMRAH gelar workshop Perubahan Kurikulum

0

Dompak, Dalam Rangka Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman Unggul Ditingkat Nasional Tahun 2035, Prodi Ilmu Hukum Umrah mengadakan perubahan kurikulum,
kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk menjaring kebutuhan pengguna lulusan sarjana hukum yang berbasis kebutuhan dunia kerja, kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH pada tanggal 1-2 Juli 2019 dengan bentuk audiensi/diskusi
dengan lembaga-lembaga atau instansi yang terkait dengan ilmu hukum.

Audiensi/diskusi yang diadakan pada hari senin-selasa ini di hadiri oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Pertanahan Nasional, Lantamal IV, Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM KEPRI, lembaga-lembaga atau instansi tersebut sangat mengapresiasi atas kegiatan ini karena secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil, sehingga perubahan kurikulum ini sudah selayaknya kearah hukum kemaritiman dan perbatasan disamping sangat perlunya di susun kurikulum yang berbasis kebutuhan dunia kerja.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum UMRAH, Marnia Rani.,S.H.,M.H menuturkan bahwa
kolaborasi antara teori dan praktik sangat diperlukan dikarenakan agar ilmu yang diperoleh di kampus juga dapat diaplikasikan di dunia kerja. Sehingga akan melahirkan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing di lingkup nasional maupun internasional, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMRAH Dr. Oksep Adhayanto.,S.H.,M.H menambahkan bahwa berkaitan dengan visi Prodi dalam Rangka Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman Unggul Ditingkat Nasional Tahun 2035, maka perlu didorong pemahaman mahasiswa berkaitan ilmu-ilmu hukum yang lebih spesifik berkaitan dengan kemaritiman dan perbatasan baik itu dalam kajian Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana maupun Hukum Internasional, diharapkan dengan dilaksanakan perubahan kurikulum ini, Prodi ilmu hukum UMRAH dapat menjadi Poros pusat studi ilmu hukum kemaritiman dan perbatasan yang
menjadi pembeda dengan prodi ilmu hukum di Indonesia lainnya. sehingga jika ingin mendalami ilmu berkaitan dengan hal tersebut maka sudah langkah yang tepat untuk mendalaminya di UMRAH.

Cetak Sejarah, HIMKUM Gelar Pemira Untuk Pertama Kalinya

0

Dompak —  Pemilihan Umum masih akan digelar pada 17 April 2019 nanti, namun Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum telah lebih dahulu menggelar pesta demokrasi, dalam rangka memilih ketua dan wakil ketua HIMKUM periode selanjutnya, yang disebut dengan Pemilihan Raya atau Pemira.

Pemira yang dilaksanakan sejak pagi hingga sore hari pada Jumat (12/4/2019) di gedung prodi Ilmu Hukum ini mendapat antuasisme yang cukup baik dari para mahasiswa dan dosen hukum itu sendiri, hal ini terbukti dengan masih banyaknya diantara mereka yang tetap menunggu hingga perhitungan surat suara selesai.

Dengan jumlah  pasangan calon sebanyak 3 pasang, pemira yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum ini cukup hidup, tak hanya pada hari pemungutan suara saja, namun suasana demokrasi ini telah terasa sejak saat pengumuman paslon, masa kampanye hingga saat debat paslon diselenggarakan.

Adapun 3 pasang calon yang menjadi pilihan warga hukum untuk pemira perdananya yaitu, Paslon nomor urut 1 Rakha Fauzan – Rara, paslon nomor urut 2 Ade Mudhofar – Sahril, dan paslon nomor urut 3 M. Wan Reza Pahlevi – M. Ade Wardana.

Meski baru pertama kalinya digelar, nyatanya kualitas dari pemira ini sendiri sudah cukup baik. Mulai dari pembentukan panitia seleksi untuk KPR dan Bawasra hingga pada persiapan pada hari H.

Serangkaian persiapan terkait pemungutan suara itu sendiri menjadi tanggungjawab KPR dan telah dilakukannya dengan cukup apik, kampanye dan debat paslon pun berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti.

Selain itu, untuk daftar pemilih tetap ditentukan berdasarkan data jumlah mahasiswa aktif prodi ilmu hukum tahun akademik 2019 yang berjumlah 338 orang.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum, Hakimi Suhamanya mengatakan bahwa ia sendiri cukup senang melihat antusiasme masyarakat hukum terkait digelarnya pemira untuk memilih ketua dan wakil ketua himkum selanjutnya, mengingat bahwa selama hampir 5 tahun ini, pemilihan ketua dan wakil ketua himkum hanya dilakukan melalui Musyarawah Besar atau MUBES HIMKUM. Artinya ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran mahasiswa hukum khususnya untuk menjunjung demokrasi dan penggunaan hak suara tambahnya.  

Yang lebih menarik dari pelaksanaan pemira ini sendiri adalah selain dukungan  yang diberikan prodi ilmu hukum itu sendiri, yang mana dalam hal ini Kepala Jurusan Prodi Ilmu Hukum sendiri yang langsung memberikan saran melalui KPR terkait bagaimana pelaksaan pemira ini. Namun, juga terlihat bagaimana timses dari masing-masing paslon mengkampanyekan kandidatnya satu sama lain, dengan tetap menjunjung tinggi nilai solidaritas sesama mahasiswa hukum.

Mulai dari pengambilan surat suara yang telah dicap oleh KPR dan HIMKUM, sampai pada perhitungan suara selesai, baik masing-masing paslon dan para timsesnya tetap tertib mengikuti rangkaian acara.

Adapun rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut, yang mana Paslon 1 mendapat perolehan suara 95 suara, paslon 2 memperoleh 81 suara, sementara paslon 3 sebanyak 35 suara. Setelah serangkaian acara pemira ini selesai dilaksanakan, maka tinggal menunggu  agenda penutup berupa Mubes selanjutnya yang akan menjadi tugas akhir HIMKUM periode 2018/2019, untuk kemudian menuju masa pemerintahan HIMKUM yang baru.

Terbaru