STUDI PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM PERBATASAN DI INDONESIA

Proteksionisme perdagangan kawasan perbatasan adalah sebuah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi pasar dan industri lokal suatu negara di wilayah perbatasan. Konsep ini memperkuat batas perdagangan dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah tersebut dengan cara menetapkan berbagai batasan dan regulasi, seperti tarif dan kuota impor, untuk produk-produk yang masuk ke wilayah perbatasan. Tujuan dari proteksionisme perdagangan kawasan perbatasan adalah untuk mengurangi persaingan dalam pasar lokal, mempertahankan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, kebijakan proteksionisme ini juga dapat berdampak negatif, seperti membuat harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, mengurangi efisiensi produksi, dan membatasi akses pasar global.

Penerapan proteksionisme perdagangan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terhadap perekonomian wilayah perbatasan dan keseluruhan perekonomian negara. Proteksionisme perdagangan kawasan perbatasan merujuk pada kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara atau kawasan untuk melindungi pasar domestik mereka dengan memperketat kontrol dan pengawasan atas perdagangan lintas perbatasan antara negara atau kawasan lainnya.

Dalam hal ini, proteksi perdagangan kawasan perbatasan mencakup pembatasan pasar, tarif, kuota impor, dan hambatan perdagangan lainnya yang dikenakan pada produk-produk yang masuk dari negara atau kawasan lainnya untuk melindungi produsen lokal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi domestik. Proteksionisme perdagangan kawasan perbatasan dapat dijadikan sebagai strategi untuk melindungi industri dan menjaga keberlangsungan ekonomi domestik suatu negara atau wilayah. Namun, seringkali praktik proteksionisme ini dapat memicu konflik perdagangan dengan negara lain dan dapat menjadi hambatan untuk terciptanya perdagangan bebas dan adil.